Setapak Langkah – 17 Mei 2026 | Sejumlah pengamat ekonomi menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang terkesan santai mengenai pelemahan nilai tukar rupiah menimbulkan keprihatinan. Menurut Celios, komentar tersebut dapat memicu ketidakpastian di pasar valuta asing dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Bhima Yudhistira, analis senior di sebuah lembaga riset, menegaskan bahwa sikap “santai” ini berpotensi menggerogoti kepercayaan investor. “Ketika pemimpin negara memberikan sinyal bahwa fluktuasi nilai tukar tidak menjadi prioritas, pasar akan menyesuaikan ekspektasi mereka dengan risiko yang lebih tinggi,” ujar Bhima.
Berikut beberapa konsekuensi yang diidentifikasi oleh para pakar:
- Kenaikan Harga Barang Impor: Rupiah yang melemah membuat biaya impor naik, yang selanjutnya meningkatkan harga barang konsumen seperti elektronik, bahan bakar, dan makanan olahan.
- Inflasi yang Lebih Tinggi: Tekanan biaya impor berimbas pada indeks harga konsumen (IHK), mempercepat laju inflasi dan menggerus pendapatan rumah tangga.
- Arus Modal Negatif: Investor asing cenderung menuntut premi risiko yang lebih tinggi, mengakibatkan aliran keluar modal dan tekanan tambahan pada nilai tukar.
- Penurunan Kepercayaan Publik: Masyarakat yang merasakan kenaikan harga sehari-hari dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
Celios menambahkan bahwa kebijakan moneter harus lebih responsif. “Bank Indonesia perlu mengambil langkah proaktif, seperti penyesuaian suku bunga atau intervensi pasar, untuk menstabilkan nilai tukar dan melindungi konsumen,” katanya.
Selain itu, Bhima menyarankan agar pemerintah meningkatkan komunikasi yang transparan mengenai strategi penguatan rupiah. Menurutnya, klarifikasi kebijakan fiskal dan dukungan sektor ekspor dapat membantu menyeimbangkan neraca perdagangan.
Dalam jangka menengah, pakar memperkirakan bahwa tanpa tindakan korektif, tekanan pada harga barang pokok dapat memicu ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan kementerian terkait dianggap krusial untuk memitigasi dampak negatif pada perekonomian.
