Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan kekecewaan mendalam setelah pihak kejaksaan menuntutnya dengan hukuman penjara maksimal 18 tahun serta denda sebesar Rp5,6 triliun. Menurut Nadiem, tuntutan tersebut terasa tidak proporsional karena melebihi sanksi yang biasanya diberikan kepada pelaku pembunuhan atau aksi terorisme.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana publik yang terjadi selama masa jabatannya. Pemeriksaan awal mengidentifikasi sejumlah proyek yang dinilai tidak transparan, termasuk alokasi anggaran untuk program digitalisasi pendidikan dan beasiswa yang diduga tidak sesuai prosedur. Jaksa menilai bahwa kerugian negara mencapai angka yang signifikan, sehingga menuntut ganti rugi sebesar Rp5,6 triliun serta hukuman penjara yang berat.
Berikut rangkuman poin-poin penting terkait tuntutan hukum terhadap Nadiem:
- Pasal yang dikenakan: Dugaan tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) UU No. 31/1999) dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 12 UU No. 30/2002).
- Nilai kerugian negara: Diperkirakan mencapai Rp5,6 triliun, mencakup dana yang dialokasikan untuk program digital dan beasiswa.
- Hukuman yang dituntut: Penjara paling lama 18 tahun dan denda maksimal sesuai dengan nilai kerugian.
- Respon Nadiem: Menyatakan bahwa proses hukum harus adil, transparan, dan proporsional. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil selama menjabat sudah melalui prosedur yang sah.
Pengamat hukum menilai bahwa meskipun ada indikasi penyalahgunaan, tuntutan 18 tahun penjara terkesan ekstrim. “Biasanya kasus korupsi tingkat tinggi mendapat hukuman maksimal 20 tahun, namun dalam praktiknya, hakim seringkali memberikan hukuman yang lebih ringan tergantung pada faktor mitigasi,” ujar Dr. Andi Prasetyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Selain aspek pidana, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas penggunaan dana publik di sektor pendidikan. Beberapa organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi penuh dan audit independen untuk memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. “Jika terbukti bersalah, Nadiem akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata juru bicara Kementerian Hukum dan HAM dalam sebuah konferensi pers.
Kasus ini diperkirakan akan berlanjut ke persidangan pada kuartal berikutnya, dengan kemungkinan banding jika keputusan pertama tidak memuaskan salah satu pihak.
