Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengungkapkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menjadi fokus utama pembahasan pada Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat internal fraksi serta disebarluaskan kepada publik sebagai gambaran agenda legislatif ke depan.
- RUU Ketenagakerjaan – bertujuan memperkuat perlindungan hak pekerja, mengatur fleksibilitas kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di era digital.
- RUU Pendidikan Tinggi – mengatur standar mutu, pembiayaan, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar.
- RUU Kesehatan – berfokus pada penyediaan layanan kesehatan universal, pembenahan sistem rujukan, serta peningkatan pendanaan untuk fasilitas kesehatan di daerah tertinggal.
- RUU Reformasi Birokrasi – mencakup penyederhanaan prosedur perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penguatan akuntabilitas aparatur negara.
Penetapan empat RUU tersebut diharapkan dapat mempercepat proses legislasi, mengurangi backlog RUU yang belum selesai, serta memberikan sinyal komitmen DPR dalam menangani isu‑isu strategis nasional. Puan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, partai politik, dan stakeholder terkait untuk memastikan setiap rancangan undang‑undang dapat diimplementasikan secara efektif setelah disahkan.
Selain fokus pada empat RUU utama, DPR juga akan tetap memantau perkembangan RUU lain yang tengah berada dalam proses pembahasan. Dengan agenda yang terstruktur, diharapkan Persidangan V dapat menghasilkan keputusan yang responsif terhadap tantangan ekonomi, sosial, dan kesehatan yang dihadapi Indonesia.
