Setapak Langkah – 10 Mei 2026 | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan komitmen kuat untuk menindak secara hukum setiap aksi yang merusak hutan di wilayah proyek pembangunan ibu kota baru. Keputusan ini diambil setelah sejumlah laporan menunjukkan adanya penebangan liar, pembukaan lahan, dan praktik ilegal lainnya yang mengancam ekosistem setempat.
Berikut langkah‑langkah konkret yang akan diterapkan OIKN:
- Pengawasan intensif dengan penggunaan satelit dan drone untuk memantau perubahan tutupan hutan secara real‑time.
- Pembentukan tim respons cepat yang terdiri dari aparat kepolisian, jaksa, serta ahli lingkungan untuk menindak pelanggaran dalam waktu 24 jam.
- Penerapan sanksi administratif dan pidana yang mencakup denda besar, pembekuan aset, hingga pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti bersalah.
- Kolaborasi dengan lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memperkuat basis hukum dan sumber daya.
- Penyuluhan dan pelibatan masyarakat sekitar dalam program konservasi untuk mencegah aksi perusakan sejak awal.
Dasar hukum utama yang dijadikan acuan meliputi Undang‑Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Undang‑Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Para pengamat menilai bahwa pendekatan tegas ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi perusakan hutan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan tekanan terhadap ekosistem dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian alam.
OIKN juga berjanji akan melaporkan hasil penegakan hukum secara transparan melalui portal resmi, sehingga proses dapat dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan.
