Setapak Langkah – 09 Mei 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pekan ini menindaklanjuti dugaan permasalahan hukum yang menimpa platform peer-to-peer lending KoinP2P dengan memanggil perwakilan pemegang saham perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, OJK menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas kelangsungan usaha, termasuk pemenuhan layanan kepada pengguna, tetap berada pada pemegang saham.
Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas OJK dalam pertemuan tersebut:
- Penegasan bahwa pemegang saham wajib memastikan likuiditas dan kemampuan operasional KoinP2P selama proses penyelesaian kasus hukum.
- Pengawasan ketat terhadap kepatuhan KoinP2P terhadap regulasi P2P lending, termasuk perlindungan konsumen dan transparansi data.
- Instruksi agar perusahaan menyediakan laporan rutin mengenai perkembangan kasus hukum kepada OJK.
- Permintaan agar KoinP2P menjaga kualitas layanan, seperti proses pencairan dana, layanan pelanggan, dan keamanan transaksi.
OJK juga mengingatkan bahwa jika pemegang saham tidak dapat menjamin kelangsungan operasional, regulator berhak mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk pembekuan layanan atau pencabutan izin operasional. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor ritel yang telah menyalurkan dana melalui platform tersebut.
Kasus hukum yang menimpa KoinP2P belum dipublikasikan secara detail, namun spekulasi mengarah pada dugaan pelanggaran kontrak atau permasalahan terkait kepemilikan aset. Pemerintah dan OJK menekankan pentingnya transparansi agar kepercayaan publik terhadap industri fintech tetap terjaga.
Pengguna KoinP2P diimbau untuk memantau informasi resmi yang dikeluarkan oleh OJK dan platform tersebut, serta meninjau kembali portofolio investasi mereka jika diperlukan. Sementara itu, regulator berkomitmen untuk memastikan bahwa ekosistem P2P lending tetap aman, adil, dan berkelanjutan.
