Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | Asosiasi Industri Bahan Baku Makanan (Persibri) mengkritik rencana pemerintah untuk menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada semua bahan baku industri makanan. Menurut Persibri, regulasi tersebut belum siap secara teknis dan berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan bahan baku.
Persibri menyoroti beberapa kendala utama, antara lain kurangnya sarana uji laboratorium yang terakreditasi, keterbatasan kapasitas lembaga sertifikasi, serta belum tersedianya data lengkap tentang komposisi bahan baku di pasar domestik.
- Infrastruktur pengujian: Hanya sedikit laboratorium yang memenuhi syarat untuk menguji standar SNI, sehingga proses sertifikasi dapat memakan waktu berbulan‑bulan.
- Sertifikasi massal: Pelaku usaha, terutama UKM, diperkirakan akan kesulitan membiayai biaya sertifikasi yang relatif tinggi.
- Ketersediaan bahan baku: Penundaan atau penghentian produksi akibat proses sertifikasi dapat menurunkan volume pasokan, khususnya untuk bahan baku penting seperti tepung, gula, dan minyak nabati.
Jika regulasi diberlakukan tanpa penyiapan yang memadai, Persibri memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pasokan yang dapat memicu kenaikan harga jual produk akhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen, tetapi juga konsumen akhir yang akan menghadapi harga makanan yang lebih tinggi.
Pemerintah telah menjadwalkan peluncuran SNI wajib pada kuartal pertama tahun depan, namun Persibri meminta peninjauan ulang dan penambahan fase uji coba. Organisasi tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan masa transisi minimal satu tahun serta memperluas jaringan laboratorium akreditasi di seluruh wilayah Indonesia.
Sejauh ini, belum ada respons resmi dari kementerian terkait mengenai permintaan penyesuaian tersebut. Namun, para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini perlu diselaraskan dengan kesiapan industri untuk menghindari gangguan rantai pasokan yang lebih luas.
