Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Polda Metro Jaya kembali menggelar layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada hari Sabtu ini, menargetkan kemudahan bagi pemilik kendaraan di wilayah Detabek (DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Dengan menghadirkan kantor layanan berpindah-pindah, masyarakat dapat melakukan administrasi kendaraan tanpa harus datang ke kantor Samsat tetap.
Pelayanan ini mencakup beberapa urusan utama, antara lain pendaftaran kendaraan baru, perpanjangan STNK, balik nama, pengurusan BPKB, serta pembayaran pajak tahunan. Semua proses dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, sehingga mengurangi waktu tunggu dan birokrasi.
Berikut adalah delapan wilayah yang akan dilayani pada Sabtu mendatang:
- Jakarta Pusat
- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Selatan
- Jakarta Timur
- Bogor
- Tangerang
- Bekasi
Waktu operasional layanan Samsat Keliling dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Setiap wilayah akan menerima kunjungan selama tiga jam, dengan jadwal yang diumumkan melalui media sosial resmi Polda Metro Jaya dan papan informasi di masing-masing titik layanan.
Untuk memanfaatkan layanan ini, pemilik kendaraan disarankan menyiapkan dokumen berikut:
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atau fotokopi yang masih berlaku.
- Kartu Identitas (KTP) pemilik kendaraan.
- Formulir permohonan yang dapat diambil di lokasi atau diunduh secara daring.
- Pembayaran pajak atau biaya administrasi (dapat menggunakan uang tunai, kartu debit, atau e‑wallet yang diterima).
Petugas akan memverifikasi dokumen, menghitung besaran pajak atau biaya yang harus dibayar, dan langsung mengeluarkan dokumen baru di tempat. Sistem digital yang terintegrasi memastikan data tercatat secara real‑time, sehingga tidak ada lagi antrian panjang atau kebutuhan mengunjungi beberapa kantor sekaligus.
Keberadaan Samsat Keliling diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya di daerah dengan mobilitas tinggi. Selain itu, layanan ini juga menjadi wujud komitmen Polda Metro Jaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kendaraan.
