Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas menuntut penutupan layanan chat pada permainan daring yang dapat diakses oleh anak-anak. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari konten dan interaksi yang tidak pantas serta memperkuat lingkungan digital yang aman.
Berikut rangkaian langkah yang diwajibkan bagi pengembang dan penyedia layanan game:
- Implementasi sistem verifikasi usia yang akurat sebelum mengizinkan akses ke fitur chat.
- Penonaktifan otomatis fitur chat untuk akun yang teridentifikasi sebagai anak.
- Penyediaan alternatif komunikasi berbasis moderasi yang aman, jika memang diperlukan.
- Pelaporan rutin kepada regulator tentang kepatuhan dan tindakan yang diambil.
- Pemberian edukasi kepada orang tua mengenai cara mengatur kontrol parental pada aplikasi game.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk denda dan pencabutan izin operasional. Pemerintah menargetkan seluruh platform game yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi regulasi ini paling lambat akhir tahun 2026.
Reaksi dari industri game cukup beragam. Beberapa perusahaan menyambut baik regulasi ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan orang tua, sementara yang lain mengkhawatirkan beban teknis dan biaya tambahan untuk sistem verifikasi usia. Namun, mayoritas setuju bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam ekosistem digital.
Selain itu, Meutya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan orang tua. Edukasi digital bagi anak dan orang tua dianggap kunci untuk memaksimalkan efektivitas kebijakan ini, sehingga anak dapat menikmati game secara aman tanpa risiko paparan konten negatif.
