Setapak Langkah – 30 April 2026 | Pemerintah Indonesia terus menyempurnakan skema subsidi untuk motor listrik dengan nilai subsidi sebesar Rp5 juta per unit. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa pembahasan masih berlangsung dan keputusan akhir akan menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang belum selesai.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi energi nasional yang menargetkan peningkatan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon serta menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Berikut poin‑poin utama yang sedang dipertimbangkan:
- Besaran subsidi Rp5 juta per motor listrik, mencakup kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas baterai tertentu.
- Skema pendanaan melalui anggaran pemerintah pusat dan dukungan lembaga keuangan.
- Proses bisnis yang melibatkan produsen, dealer, dan konsumen akhir untuk memastikan subsidi sampai kepada pengguna akhir.
- Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyusunan PMK yang mengatur mekanisme pencairan dan pelaporan.
Menperin menegaskan bahwa finalisasi skema dan proses bisnis akan dilakukan secepat mungkin agar tidak menghambat pertumbuhan pasar motor listrik. Ia menambahkan bahwa target pemerintah adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik dalam rangka mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.
Jika subsidi Rp5 juta disetujui, diharapkan harga jual motor listrik dapat turun secara signifikan, sehingga lebih terjangkau bagi konsumen menengah. Dampak positif yang diproyeksikan meliputi peningkatan penjualan, penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur baterai, serta kontribusi terhadap pengurangan polusi udara di perkotaan.
Namun, proses perumusan PMK masih memerlukan waktu karena harus melalui serangkaian konsultasi teknis, evaluasi fiskal, dan penyesuaian regulasi terkait pajak serta insentif lainnya. Pemerintah menargetkan finalisasi PMK dalam kuartal berikutnya, dengan harapan implementasi subsidi dapat dimulai pada awal tahun 2025.
