Setapak Langkah – 23 April 2026 | Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai upaya utama mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, khususnya diesel, yang masih banyak dipakai di daerah terpencil.
Dalam pernyataan terbarunya, Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali jadwal pelaksanaan proyek PLTS dan mempercepat proses perizinan, instalasi, serta penyambungan jaringan listrik ke daerah‑daerah yang selama ini mengandalkan genset diesel.
- Penggantian genset diesel dengan PLTS diharapkan menurunkan biaya operasional listrik hingga 30 %.
- Pengurangan impor bahan bakar fosil dapat menghemat belanja negara sekitar Rp 30 triliun per tahun.
- PLTS memberikan kontribusi penurunan emisi karbon sebesar 5,2 juta ton CO₂ tiap tahunnya.
Program percepatan ini difokuskan pada wilayah‑wilayah dengan beban listrik tinggi dan akses jaringan terbatas, antara lain di Papua, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi. Pemerintah menargetkan pemasangan total kapasitas 5 GW PLTS pada akhir 2027, meningkat dari target sebelumnya yang sebesar 2 GW.
Untuk mendanai proyek tersebut, Kementerian Energi mengusulkan skema pembiayaan campuran antara anggaran negara, pinjaman lunak dari lembaga keuangan internasional, dan partisipasi sektor swasta melalui mekanisme kontrak energi (Power Purchase Agreement).
Beberapa tantangan tetap harus dihadapi, antara lain ketersediaan lahan, kebutuhan tenaga ahli instalasi, serta penyediaan bahan baku panel surya yang masih sebagian besar diimpor. Pemerintah berjanji akan meningkatkan program pelatihan tenaga kerja dan mendorong industri lokal untuk memproduksi komponen PV secara berkelanjutan.
Dengan percepatan pembangunan PLTS, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi, menurunkan beban biaya listrik bagi konsumen, serta berkontribusi pada komitmen pengurangan emisi yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris.
