Setapak Langkah – 23 April 2026 | Saiful Mujani, seorang pakar politik dan pendiri Lembaga Survei Indonesia, memberikan penjelasan terperinci mengenai alasan mengapa ia berpendapat Presiden perlu diturunkan dari jabatannya.
Alasan utama yang disebutkan
- Pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- Penyalahgunaan wewenang eksekutif yang dianggap melanggar Pasal 6 ayat (1) UUD 1945.
- Ketidaksesuaian kebijakan dengan Tap MPR tentang tata cara pemerintahan dan akuntabilitas.
Prosedur konstitusional untuk penurunan
| Langkah | Penjelasan |
|---|---|
| 1. Pengajuan usulan | Diajukan oleh DPR atau MPR melalui resolusi resmi. |
| 2. Pembahasan di DPR | DPR membahas usulan dan dapat melakukan pemungutan suara. |
| 3. Penetapan MPR | MPR mengesahkan keputusan penurunan setelah mendapat mayoritas dua pertiga. |
| 4. Peninjauan Mahkamah Konstitusi | Keputusan dapat diajukan ke MK untuk peninjauan hukum. |
Mujani menekankan bahwa proses penurunan tidak boleh dijadikan alat politik semata, melainkan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang jelas dan transparan. Ia juga mengingatkan bahwa penurunan Presiden tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakstabilan politik serta memicu krisis kepercayaan publik.
Berbagai kalangan politik dan akademisi memberikan tanggapan beragam. Sebagian menilai bahwa kritik Mujani berlandaskan kepedulian terhadap integritas institusi negara, sementara yang lain menganggapnya berisiko menambah polarisasi.
Ke depan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif diperkirakan akan semakin ketat, terutama jika tuduhan pelanggaran konstitusi terus berkembang.
