Setapak Langkah – 20 April 2026 | Gubernur Banten, Andra Soni, pada konferensi pers terbaru menyatakan bahwa efisiensi anggaran daerah telah memungkinkan pelaksanaan program Sekolah Gratis Banten untuk tingkat menengah. Program ini kini telah menampung sekitar 32.000 siswa di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten, dengan rencana perluasan ke madrasah aliyah (MA) swasta pada tahun ajaran berikutnya.
Program Sekolah Gratis Banten diluncurkan pada tahun 2022 dengan tujuan utama mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah serta meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan menengah. Dalam dua tahun pertama, pemerintah provinsi berhasil menurunkan biaya operasional sekolah rata-rata sebesar 15% melalui peninjauan kembali kontrak layanan, penghematan energi, dan optimalisasi penggunaan fasilitas.
Berikut ini beberapa poin utama yang dicapai:
- Jumlah siswa yang terdaftar meningkat dari 20.000 pada tahun 2022 menjadi lebih dari 32.000 pada akhir 2023.
- Anggaran yang dialokasikan untuk program meningkat sebesar 10%, namun efisiensi menurunkan pengeluaran operasional sebesar 12%.
- Fasilitas belajar, termasuk laboratorium dan perpustakaan, telah ditingkatkan di 15 sekolah menengah negeri.
- Rencana ekspansi ke MA swasta mencakup 12 institusi dengan estimasi manfaat bagi 5.000 siswa tambahan.
Data anggaran program dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tahun | Anggaran Awal (Miliar Rupiah) | Efisiensi (%) | Anggaran Efektif (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,200 | 10 | 1,080 |
| 2023 | 1,300 | 12 | 1,144 |
Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. “Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan mengarahkan sumber daya pada hal yang paling memberikan nilai tambah bagi generasi muda,” ujarnya dalam konferensi pers di Balai Kota Banten.
Ke depan, pemerintah provinsi berencana memperluas cakupan program hingga ke seluruh jenjang menengah, termasuk sekolah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah swasta, serta memperkuat mekanisme monitoring kualitas pendidikan melalui sistem digital berbasis data.
