Setapak Langkah – 19 April 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia, Siti Nurbaya Bakar, yang akrab disapa Pigai, menegaskan penolakannya atas laporan polisi yang ditujukan kepada dua aktivis, Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun. Menurutnya, tindakan kepolisian tersebut menimbulkan ancaman terhadap ruang publik yang seharusnya menjadi arena kritik konstruktif dalam sebuah demokrasi.
Feri Amsari, seorang penulis dan komentator politik, serta Ubaedillah Badrun, aktivis hak asasi manusia, dilaporkan ke polisi setelah mengungkapkan pendapat kritis mengenai kebijakan pemerintah dalam sebuah acara publik. Pigai menilai laporan tersebut tidak proporsional dan mengabaikan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Pigai dalam konferensi persnya:
- Setiap warga negara berhak mengkritik kebijakan publik tanpa takut diperlakukan sebagai pelanggar hukum.
- Laporan polisi terhadap kritikus dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
- Pemerintah harus menanggapi kritik dengan fakta dan dialog, bukan dengan tindakan represif.
Pigai juga menuduh pemerintah menampakkan sikap anti‑demokrasi karena cenderung menutup ruang diskusi publik melalui proses hukum yang dipersepsikan sebagai intimidasi. Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak formal, melainkan fondasi utama bagi terciptanya kebijakan yang responsif dan akuntabel.
Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat sipil beragam. Sebagian mendukung langkah Pigai, menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, pihak kepolisian berpendapat bahwa laporan tersebut merupakan prosedur standar dalam menindak dugaan penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan publik.
Kasus ini menyoroti ketegangan antara aparat keamanan dan aktivis yang menuntut transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Jika tidak ditangani secara bijaksana, konflik semacam ini berpotensi memperlemah kepercayaan demokratis dan menimbulkan polarisasi lebih dalam.
