Setapak Langkah – 15 April 2026 | Polri melalui Direktorat Lalu Lintas (Korlantas) mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik lama. Kebijakan ini berlaku di semua provinsi sejak awal tahun 2024, dengan tujuan mempercepat proses administratif bagi pemilik kendaraan.
Latar Belakang Kebijakan
Selama ini, dokumen KTP menjadi syarat utama dalam proses perpanjangan STNK. Banyak pemilik kendaraan mengalami kesulitan karena kehilangan atau belum memperbarui KTP, terutama di daerah dengan layanan administrasi terbatas. Korlantas menilai bahwa prosedur tersebut perlu disederhanakan untuk mengurangi beban warga.
Rincian Ketentuan Baru
- Persyaratan utama kini hanya fotokopi STNK lama, bukti pembayaran pajak, dan surat kuasa bila dikuasakan.
- Identitas pemilik dapat diverifikasi melalui data kependudukan yang terhubung dengan sistem Samsat secara elektronik.
- Biaya balik nama kendaraan dapat menjadi 0 rupiah bagi pemilik yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pemilik baru atau pengganti yang belum memiliki KTP.
Langkah-Langkah Perpanjangan Tanpa KTP
- Datang ke kantor Samsat terdekat atau layanan online resmi.
- Isi formulir perpanjangan STNK dan lampirkan fotokopi STNK lama serta bukti pembayaran pajak.
- Jika dikuasakan, sertakan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik.
- Petugas akan mencocokkan data melalui sistem terpadu; jika data cocok, proses perpanjangan dapat selesai dalam satu hari kerja.
Manfaat Bagi Masyarakat
Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan antrean di kantor Samsat, mempercepat layanan, dan mengurangi biaya tambahan bagi pemilik kendaraan. Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan pada KTP fisik, proses menjadi lebih fleksibel, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil.
Pertanyaan Umum
Apakah kebijakan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan? Ya, mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan niaga ringan.
Apakah dokumen lain dapat menggantikan KTP? Data kependudukan elektronik yang terhubung dengan sistem Samsat akan berfungsi sebagai verifikasi identitas.
Bagaimana jika data tidak cocok? Pemilik akan diminta melengkapi dokumen lain, seperti akta kelahiran atau surat keterangan domisili, untuk memastikan keabsahan.
Korlantas Polri menegaskan komitmen terus memperbaiki layanan publik dan mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal.
