Setapak Langkah – 10 April 2026 | Tim hukum Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu tidak boleh dihentikan. Menurut mereka, proses hukum harus terus berjalan untuk memastikan kebenaran serta memulihkan nama baik Presiden.
Tim tersebut menolak usulan penghentian yang muncul di kalangan tertentu, dengan alasan bahwa menghentikan penyelidikan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas institusi kepresidenan.
Beberapa langkah yang diusulkan oleh tim hukum antara lain:
- Melanjutkan pemeriksaan dokumen akademik secara menyeluruh.
- Menggali saksi dan bukti pendukung untuk menguatkan fakta.
- Mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan atau penyebaran ijazah palsu.
- Menyiapkan pernyataan resmi bila hasil penyelidikan menegaskan tidak ada pelanggaran.
Selain itu, tim hukum menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan agar publik dapat melihat upaya objektif dalam menegakkan hukum. Mereka juga berpendapat bahwa penyelesaian kasus ini secara adil akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden.
Jika kasus ini dibatalkan secara prematur, tim hukum mengingatkan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan spekulasi politik yang dapat merusak citra Presiden di mata masyarakat internasional maupun domestik.
