Setapak Langkah – 07 April 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses penyempurnaan aturan devisa terkait hasil ekspor sumber daya alam (SDA) masih berlangsung. Menurutnya, sejumlah revisi masih diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar internasional dan kebutuhan fiskal negara.
Revisi tersebut difokuskan pada tiga aspek utama: klasifikasi komoditas SDA, mekanisme penetapan nilai tukar devisa, serta prosedur pelaporan dan administrasi bagi eksportir. Pemerintah berupaya menciptakan kerangka yang lebih transparan sehingga aliran devisa dapat dikelola dengan lebih efektif.
Berikut poin‑poin utama yang sedang dibahas:
- Klasifikasi SDA yang lebih rinci untuk menghindari ambigu pada kategori barang yang diekspor.
- Penerapan nilai tukar acuan yang mengacu pada pasar spot serta penyesuaian kurs secara periodik.
- Peningkatan kewajiban pelaporan bagi eksportir, termasuk dokumen pendukung yang lebih lengkap.
- Penguatan mekanisme pengawasan oleh otoritas devisa guna mencegah penyimpangan.
Pembahasan teknis diperkirakan akan selesai pada kuartal terakhir tahun ini, dengan rencana penyampaian regulasi final sebelum akhir tahun. Menteri Purbaya menegaskan bahwa proses tersebut akan melibatkan konsultasi luas dengan pelaku industri, asosiasi eksportir, dan lembaga keuangan.
Jika revisi berhasil diimplementasikan, diharapkan eksportir akan memperoleh kepastian regulasi yang lebih baik, meskipun pada tahap awal mungkin akan muncul beban administratif tambahan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan fasilitas transisi guna meminimalkan dampak negatif bagi sektor ekspor.
Secara keseluruhan, upaya revisi aturan devisa ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam.
