Setapak Langkah – 02 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan aksi penggeledahan pada rumah tinggal Bapak Ono Surono, seorang tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berpusat di Bandung. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan keterlibatan Surono dalam kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi.
Kasus korupsi Bupati Bekasi telah menarik sorotan publik sejak awal tahun ini, dengan tuduhan penyalahgunaan anggaran daerah dan persekongkolan dalam proyek infrastruktur. Sebagai bagian dari jaringan politik yang luas, KPK mencurigai bahwa beberapa oknum di tingkat provinsi dan kota, termasuk tokoh politik seperti Ono Surono, mungkin memiliki peran dalam memfasilitasi atau menutupi aliran dana tidak sah.
Berikut rangkaian kejadian penting yang terkait dengan penggeledahan ini:
- 10 Januari 2024 – KPK mengumumkan penyelidikan terhadap Bupati Bekasi atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) proyek jalan tol.
- 15 Februari 2024 – Sebuah dokumen internal KPK menunjukkan adanya indikasi hubungan antara Bupati Bekasi dan sejumlah pejabat PDIP di Jawa Barat.
- 27 Maret 2024 – Tim investigasi KPK mengidentifikasi nama Ono Surono sebagai saksi kunci yang potensial memberikan informasi mengenai aliran dana.
- 5 April 2024 – KPK melancarkan penggeledahan di kediaman Surono, yang terletak di kawasan Bandung Selatan. Penggeledahan masih berlangsung pada saat laporan ini dibuat.
Pihak KPK menyatakan bahwa tujuan utama penggeledahan adalah mengamankan bukti-bukti fisik, termasuk dokumen keuangan, catatan komunikasi, dan barang bukti lain yang dapat menguatkan dugaan adanya kolusi antara Surono dan pihak terkait di pemerintahan Bekasi.
Reaksi dari Partai PDIP menegaskan bahwa mereka menunggu hasil resmi dari KPK sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut. Seorang juru bicara partai menegaskan komitmen PDIP terhadap pemberantasan korupsi dan menolak setiap tuduhan tanpa bukti yang jelas.
Sementara itu, keluarga dan tim hukum Ono Surono menyatakan bahwa penggeledahan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan meminta proses hukum yang transparan serta menghormati hak asasi manusia.
Penggeledahan yang berlangsung di Bandung ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai sejauh mana jaringan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan tokoh politik. Hasil akhir penyelidikan KPK diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, dengan potensi dampak signifikan terhadap dinamika politik di Jawa Barat.
