Setapak Langkah – 02 April 2026 | Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada Rabu (tanggal tidak disebutkan) memutuskan vonis penjara selama lima tahun enam bulan terhadap Topan Ginting, mantan Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut merupakan lanjutan dari persidangan yang menelusuri dugaan korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Jaksa Penuntut Umum menuduh Topan Ginting menerima suap senilai lebih dari Rp 100 miliar melalui sejumlah kontrak kerja sama antara pemerintah provinsi dan perusahaan konstruksi. Uang suap diduga dialokasikan untuk mempercepat proses perizinan, memodifikasi spesifikasi teknis, serta menyeleksi pemenang tender secara tidak transparan.
Selama persidangan, hakim menilai bukti-bukti berupa dokumen keuangan, rekaman percakapan, serta kesaksian saksi ahli sebagai cukup kuat untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara lima tahun enam bulan, denda sebesar Rp 500 juta, serta pemulihan kerugian negara sebesar Rp 120 miliar.
Topan Ginting mengajukan banding terhadap putusan tersebut dan menyatakan bahwa proses pemeriksaan tidak adil serta bukti yang dipresentasikan tidak lengkap. Namun, tim pembelaannya belum menyampaikan dokumen banding secara resmi pada tanggal keputusan.
Kasus ini menambah deretan pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia, memperkuat komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas praktik penyalahgunaan kekuasaan. Pengamat politik menilai bahwa vonis ini dapat menjadi peringatan bagi pejabat publik lain dalam menegakkan integritas dan transparansi pengelolaan anggaran.
