Setapak Langkah – 01 April 2026 | Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada pekan ini menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memperoleh wewenang khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap Andrie Yunus, mantan Menteri Agama yang saat ini menjadi tersangka dalam beberapa kasus hukum. Penandatanganan tersebut menandai langkah pertama militer dalam mengakses proses penyelidikan yang biasanya berada di bawah kewenangan kepolisian.
Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Organisasi tersebut menegaskan bahwa penanganan kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat publik seharusnya tidak berada di bawah otoritas militer. TAUD menolak sepenuhnya intervensi TNI dalam proses hukum Andrie Yunus, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum sipil.
- Penandatanganan LPSK memungkinkan TNI mengakses data investigasi yang relevan.
- LPSK memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban selama proses pemeriksaan.
- TAUD menuntut agar kasus tersebut tetap berada di ranah kepolisian dan kejaksaan.
- Pengawasan independen diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang militer.
Para pengamat hukum menilai bahwa kolaborasi antara TNI dan LPSK harus diatur dengan transparan dan diawasi oleh lembaga independen. Jika tidak, risiko terjadinya konflik kepentingan serta pelanggaran hak asasi manusia dapat meningkat. Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap Andrie Yunus masih berada dalam tahap awal, dan hasilnya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik serta respon masyarakat terhadap peran militer dalam urusan hukum sipil.
