Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Lebanon Selatan kembali menjadi sorotan dunia setelah serangkaian serangan militer yang menimpa pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (UNIFIL). Pada malam 30 Maret 2026, sebuah proyektil artileri yang diyakini berasal dari militer Israel menghantam posisi Kontingen Indonesia di kawasan Adchit al‑Qusayr, menewaskan dua prajurit TNI dan melukai lima lainnya. Insiden ini menambah daftar korban yang sebelumnya tercatat pada serangan mortir 26 Oktober 2023 yang tidak menimbulkan luka, namun menunjukkan peningkatan intensitas konflik di perbatasan Lebanon‑Israel.
Latar Belakang dan Kronologi Kejadian
UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) dibentuk pada tahun 1978 dengan mandat menjaga penarikan militer Israel dan memfasilitasi stabilitas di Lebanon Selatan. Kontingen Indonesia menempatkan sekitar 1.200 personel dalam misi tersebut, tersebar di pos-pos strategis termasuk Sudirman Camp, yang berfungsi sebagai markas utama pasukan perdamaian Indonesia.
Pada pukul 22.15 waktu setempat, suara dentuman mortir terdengar di sekitar markas Sudirman Camp. Video yang diunggah oleh akun resmi @infokomando menampilkan dua mortir yang jatuh; satu meledak, sementara satu lainnya tidak melepaskan muatan. Menurut laporan awal, insiden tersebut tidak menelan korban jiwa maupun luka.
Namun, tiga bulan kemudian, pada 29‑30 Maret 2026, ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah memuncak. Sebuah artileri tidak langsung mengenai posisi UNIFIL dekat desa Adchit al‑Qusayr, menewaskan prajurit TNI bernama Praka Farizal Romadhon dan Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar. Selain itu, lima prajurit lainnya—Infantri Sulthan Wirdean Maulana, Praka Deni Rianto, serta dua lainnya—mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit St. George Beirut untuk perawatan lanjutan.
Pernyataan Resmi Pemerintah Indonesia
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa serangan mortir pada Oktober 2023 memang terjadi, namun tidak ditujukan secara khusus ke markas Indonesia. “Tidak ada serangan yang diarahkan langsung ke Kontingen Indonesia,” ujarnya pada 26 Oktober 2023.
Menanggapi insiden Maret 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kecaman keras Indonesia terhadap aksi militer Israel yang menargetkan pasukan perdamaian. “Kami menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan serta akuntabilitas penuh bagi pelaku,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menambahkan bahwa tim pengawal konvoi Combat Support Service Unit (CSSU) sedang melaksanakan tugas rutin ketika serangan terjadi. “Kami terus memantau situasi dan menyiapkan langkah kontijensi sesuai SOP UNIFIL,” kata Aulia.
Reaksi Internasional dan Langkah Selanjutnya
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, melalui akun resmi media sosialnya mengutuk keras serangan terhadap penjaga perdamaian, menyebutnya sebagai potensi kejahatan perang. PBB juga mengumumkan pembentukan tim investigasi independen untuk menelusuri asal-usul proyektil.
UNIFIL menyatakan bahwa serangan tersebut menambah tekanan pada operasi mereka, terutama dalam menjaga zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan. Pihak militer Lebanon mengklaim bahwa serangan artileri tidak langsung tersebut berasal dari pertempuran antara pasukan Israel dan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Dampak Bagi Kontingen Indonesia
Dengan dua prajurit gugur dan lima terluka, jumlah total korban Indonesia dalam misi UNIFIL sejak awal 2023 mencapai tiga orang yang meninggal dunia. Keluarga korban telah menerima dukungan konsuler dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, termasuk proses pemulasaraan jenazah dan bantuan psikologis bagi rekan-rekan yang masih bertugas.
Meski demikian, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Kontingen Indonesia tetap berkomitmen menjalankan mandat perdamaian. “Keamanan personel menjadi prioritas utama, namun kami tidak akan mundur dari tanggung jawab internasional,” kata Jenderal Dudung Abdurachman.
Situasi di perbatasan Lebanon‑Israel diproyeksikan akan tetap volatil dalam beberapa minggu ke depan, mengingat operasi militer Israel yang terus berlanjut serta respon kelompok Hizbullah. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak kembali ke meja perundingan untuk menghentikan eskalasi yang mengancam nyawa penjaga perdamaian.
Dengan meningkatnya ancaman, kontinjensi keamanan tambahan, termasuk penambahan pasukan pengawal dan peningkatan koordinasi intelijen dengan pasukan PBB, sedang dipersiapkan. Pemerintah berharap bahwa investigasi internasional dapat mengungkap fakta secara objektif dan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter.
Ke depan, Indonesia berkomitmen memperkuat diplomasi multilateral dan menuntut penegakan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701 yang melarang serangan terhadap penjaga perdamaian. Kematian Praka Farizal Romadhon dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar menjadi pengingat keras akan risiko yang dihadapi pasukan perdamaian dalam konflik yang semakin kompleks.
Kasus ini menegaskan bahwa keberadaan pasukan perdamaian tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik regional, dan menuntut perhatian serius dari komunitas internasional untuk melindungi mereka yang berkorban demi keamanan bersama.
