Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menyoroti perlunya pemerintah merumuskan kebijakan yang secara langsung menjangkau kebutuhan pokok masyarakat di tengah ketegangan yang berkembang di Selat Hormuz. Menurutnya, dinamika geopolitik di wilayah tersebut dapat mengguncang pasokan minyak dunia, yang pada gilirannya berdampak pada inflasi dan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Junarsin mengingatkan bahwa krisis di Hormuz dapat menimbulkan lonjakan harga energi, yang selanjutnya memicu kenaikan biaya transportasi dan produksi. Akibatnya, harga bahan makanan, listrik, dan bahan bakar rumah tangga berpotensi melambung, menambah beban rumah tangga berpenghasilan rendah.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, ia mengusulkan beberapa langkah kebijakan:
- Penerapan subsidi energi bagi kelompok rentan, khususnya untuk listrik dan bahan bakar rumah tangga.
- Penguatan jaringan bantuan sosial melalui program bantuan langsung tunai (BLT) yang terarah.
- Pengendalian harga makanan pokok melalui mekanisme pasar dan penetapan batas maksimum harga.
- Stimulasi produksi dalam negeri, terutama di sektor pertanian, guna mengurangi ketergantungan pada impor.
- Peningkatan koordinasi dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit murah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak naiknya biaya produksi.
Junarsin menekankan bahwa kebijakan harus bersifat proaktif dan tidak menunggu efek inflasi meluas. Ia menambahkan bahwa transparansi dalam penetapan harga dan mekanisme distribusi bantuan sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik.
Di samping langkah-langkah tersebut, ia juga menyerukan pemantauan terus‑menerus terhadap situasi geopolitik di Hormuz serta kesiapsiagaan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan moneter bila diperlukan. Dengan demikian, pemerintah dapat melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
