Akuntabilitas
Setapak Langkah – 18 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Prabowo Subianto, tiba di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (23/04/2026) untuk memberikan arahan strategis kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...
Setapak Langkah – 17 April 2026 | Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan layanan publik dan menegakkan prinsip akuntabilitas serta transparansi. Didirikan pada era reformasi 1999, Ombudsman dipandang sebagai “anak...
Setapak Langkah – 16 April 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan peningkatan signifikan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) selama empat tahun terakhir, yaitu periode 2022‑2025. Menurut data yang dipublikasikan dalam...
Setapak Langkah – 11 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang hanya mencapai 41,22 persen pada tahun terakhir....
Setapak Langkah – 11 April 2026 | Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, menegaskan pada sebuah konferensi pers bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap setiap proses hukum yang berlaku, tanpa memberi pengecualian kepada siapapun....
Setapak Langkah – 10 April 2026 | Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengumumkan kebijakan baru yang menekankan akuntabilitas pejabat baru di provinsi tersebut. Setiap pejabat yang dilantik akan diberikan batas waktu...
Setapak Langkah – 08 April 2026 | Jalanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini menapaki fase baru dalam reformasi pengadaan publik dengan memperkenalkan Katalog Elektronik, sebuah platform digital yang dirancang untuk memperkuat transparansi...
Setapak Langkah – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (BPKP) baru-baru ini merilis laporan yang menegaskan kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun akibat pengadaan Chromebook yang melibatkan praktik korupsi. Laporan tersebut menegaskan bahwa angka...
Setapak Langkah – 03 April 2026 | Setelah hakim memutuskan pembebasan Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi...
Setapak Langkah – 02 April 2026 | Kejaksaan Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam pengawasan program-program pemerintah dengan menjalin kolaborasi strategis bersama Badan Pengawasan dan Pengendalian Nasional (ABPEDNAS). Kerja sama ini difokuskan pada Program...
Setapak Langkah – 29 Maret 2026 | KPK melaporkan bahwa tingkat pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya mencapai 55,14 persen....
Setapak Langkah – 28 Maret 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam memulihkan aset hasil korupsi melalui mekanisme lelang barang rampasan. Pada sesi lelang terbaru, nilai total penjualan mencapai Rp 10,9...