Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menyampaikan pentingnya penguatan mekanisme penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka revisi Undang‑Undang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Keuangan (UU P2SK). Menurutnya, dukungan pembiayaan yang lebih terstruktur akan meningkatkan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global.
Beberapa poin utama yang diusulkan antara lain:
- Peningkatan akses kredit: Mempermudah prosedur pencairan dana bagi UMKM melalui digitalisasi proses perizinan dan penilaian kelayakan.
- Penjaminan risiko: Memperluas peran Lembaga Penjamin Kredit (LPK) serta mengoptimalkan skema jaminan pemerintah untuk mengurangi beban risiko bagi lembaga keuangan.
- Pengaturan suku bunga kompetitif: Menetapkan batas maksimum suku bunga kredit UMKM yang selaras dengan suku bunga acuan Bank Indonesia.
- Peningkatan literasi keuangan: Mengintegrasikan program edukasi keuangan dalam kebijakan kredit untuk meningkatkan kemampuan manajerial pelaku UMKM.
Fauzi Amro menekankan bahwa revisi UU P2SK harus selaras dengan kebijakan nasional yang mendukung pertumbuhan inklusif, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, regulator, dan sektor keuangan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Dalam pernyataannya, Waka Komisi XI juga menyoroti peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan kredit UMKM. OJK diharapkan dapat menyediakan data yang transparan serta mengeluarkan regulasi yang fleksibel untuk menyesuaikan dinamika pasar.
Jika kebijakan ini diterapkan secara efektif, diproyeksikan jumlah UMKM yang memperoleh kredit akan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan, berpotensi menambah kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
