Setapak Langkah – 01 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Sekretaris Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Teddy, menerima kunjungan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam rangka meninjau langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kunjungan tersebut menjadi sorotan nasional setelah Menkomdigi memanggil dua raksasa platform digital, Google dan Meta, untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi baru.
PP TUNAS: Landasan Hukum Baru untuk Perlindungan Anak di Dunia Digital
PP TUNAS menetapkan bahwa setiap penyedia layanan digital wajib membatasi akses pengguna di bawah usia 16 tahun, termasuk pengaturan akun, konten yang dapat dilihat, serta iklan yang ditargetkan. Regulasi ini menuntut adanya verifikasi usia, kontrol orang tua, serta pelaporan konten yang berpotensi membahayakan anak. Kegagalan mematuhi dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
Google dan Meta Dipanggil: Tindakan Tegas Menkomdigi
Dalam konteks penerapan PP TUNAS, Menkomdigi Meutya mengirimkan surat panggilan resmi kepada Google Indonesia dan Meta Indonesia. Panggilan tersebut menuntut kedua perusahaan untuk menunjukkan bukti kepatuhan, termasuk mekanisme verifikasi usia, pembatasan iklan berbayar, dan kebijakan moderasi konten yang melindungi anak. Menkomdigi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar inspeksi formal, melainkan upaya memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak terpapar konten berbahaya di platform yang paling banyak digunakan.
Diskusi di Balik Meja: Tantangan Teknis dan Sosial
Pertemuan antara Seskab Teddy dan Menkomdigi membahas sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dan industri. Pertama, verifikasi usia secara akurat masih menjadi kendala, mengingat banyak anak menggunakan akun tanpa identitas resmi. Kedua, keberlangsungan edukasi digital bagi orang tua dan guru menjadi faktor penting agar kontrol parental dapat berfungsi efektif. Ketiga, ada kekhawatiran bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Menkomdigi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Kami mengharapkan Google, Meta, serta platform lokal untuk bekerja sama dalam mengembangkan teknologi verifikasi yang tidak mengorbankan privasi pengguna,” ujar Meutya. Seskab Teddy menambahkan bahwa kementerian akan menyediakan panduan teknis serta pelatihan bagi perusahaan agar implementasi PP TUNAS dapat berjalan mulus.
Respons Industri: Komitmen dan Penyesuaian
Google menyatakan komitmen untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan PP TUNAS, termasuk memperkuat sistem Age Gate pada layanan YouTube dan Google Play. Meta, melalui pernyataan resmi, menegaskan bahwa mereka telah mengaktifkan fitur kontrol orang tua pada Instagram dan Facebook, serta akan meningkatkan algoritma deteksi konten berisiko.
Beberapa perusahaan start‑up di bidang teknologi pendidikan (edtech) melihat peluang baru. Mereka menawarkan solusi verifikasi berbasis biometrik atau dokumen resmi yang dapat diintegrasikan ke dalam proses pendaftaran akun. Pemerintah berjanji akan memberikan insentif bagi inovator yang berhasil menciptakan mekanisme verifikasi yang ramah anak dan aman.
Langkah Selanjutnya: Jadwal Implementasi dan Pengawasan
Kementerian menargetkan penyelesaian fase audit awal pada kuartal kedua 2026. Selanjutnya, akan dilakukan monitoring berkala tiap tiga bulan untuk menilai efektivitas kebijakan. Laporan hasil pengawasan akan dipublikasikan secara transparan, memungkinkan publik menilai kinerja platform digital.
Di samping itu, Kementerian akan meluncurkan kampanye edukasi nasional tentang penggunaan internet yang aman bagi anak. Kampanye ini mencakup modul pelatihan bagi orang tua, materi pembelajaran di sekolah, serta kolaborasi dengan influencer digital untuk menyebarkan pesan perlindungan anak.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat tumbuh secara inklusif, melindungi generasi muda sekaligus tetap menjadi magnet inovasi dan investasi. Implementasi PP TUNAS menjadi titik balik penting dalam menyeimbangkan kebebasan berinternet dengan tanggung jawab sosial.
