Pemerintah Rilis Buku Saku 0% untuk Tegaskan Arah Kebijakan Sosial

Setapak Langkah – 09 April 2026 | Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah publikasi baru yang dinamakan Buku Saku 0% sebagai upaya menegaskan arah kebijakan sosial nasional. Buku ini dirancang sebagai panduan singkat bagi para pembuat kebijakan, pelaksana program, serta masyarakat umum untuk memahami integrasi program bantuan sosial dalam satu kerangka terpadu.

Inisiatif ini muncul sebagai respons atas tantangan fragmentasi program bantuan yang selama ini menyebabkan duplikasi, inefisiensi, dan kesulitan dalam memantau manfaat yang diterima oleh penerima manfaat. Dengan mengonsolidasikan berbagai skema bantuan, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan transparan.

Program Bantuan Sosial yang Diintegrasikan

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Langsung Tunai (BLT)
• Program Indonesia Pintar (PIP)
• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
• Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)
• Bantuan Sosial Covid-19

Setiap program tersebut kini dihubungkan melalui sistem data terpusat yang memanfaatkan teknologi informasi terkini. Sistem ini memungkinkan identifikasi penerima manfaat secara real‑time, mengurangi tumpang tindih, serta mempermudah pencairan dana.

Fitur Utama Buku Saku 0%

1. Ringkasan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami.
2. Petunjuk operasional bagi pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten.
3. Indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas program.
4. Contoh kasus implementasi sukses di beberapa daerah.

Selain itu, Buku Saku 0% menegaskan prinsip “nol persen” yang berarti tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dana publik dan tidak ada toleransi terhadap kesenjangan pelayanan. Semua pihak diharapkan berkomitmen pada akuntabilitas penuh.

Data Ringkas Integrasi Program

Dengan data tersebut, Buku Saku 0% menjadi acuan bagi kementerian terkait untuk menyusun strategi alokasi anggaran yang lebih efisien pada tahun anggaran mendatang.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar lembaga, mempercepat pencapaian target kesejahteraan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah.