Setapak Langkah – 02 April 2026 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat peningkatan signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) serta aktivasi layanan Coretax. Hingga 31 Maret 2026, total wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 10,5 juta orang, sementara pengguna layanan Coretax telah meluas hingga 17,5 juta wajib pajak.
Data utama
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| SPT PPh yang dilaporkan (hingga 31 Maret 2026) | 10,5 juta wajib pajak |
| Wajib pajak yang mengaktifkan Coretax | 17,5 juta |
Angka-angka ini menunjukkan tren kenaikan kepatuhan pajak yang konsisten, sekaligus mencerminkan keberhasilan digitalisasi proses pelaporan pajak melalui Coretax. Coretax, yang memungkinkan wajib pajak mengakses dan mengelola kewajiban perpajakan secara daring, kini menjadi pilihan utama bagi hampir tiga perempat populasi wajib pajak.
Faktor pendorong
- Digitalisasi layanan: Implementasi sistem daring mempermudah proses pelaporan, mengurangi birokrasi, dan menurunkan biaya administrasi.
- Insentif dan sosialisasi: Pemerintah terus melakukan kampanye edukasi serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang memanfaatkan platform digital.
- Penegakan hukum yang lebih tegas: Peningkatan pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran pajak mendorong kepatuhan sukarela.
Dengan lebih dari 10 juta SPT yang telah dilaporkan, DJP memperkirakan kontribusi tambahan terhadap penerimaan negara meningkat signifikan, meski angka pasti belum dirilis. Peningkatan aktivasi Coretax juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kesalahan pelaporan, karena sistem otomatis memvalidasi data sebelum dikirim.
Dampak ekonomi
Peningkatan kepatuhan pajak berpotensi menambah kas negara, yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Selain itu, digitalisasi proses pajak memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.
Ke depan, DJP menargetkan agar seluruh wajib pajak terdaftar di Coretax dan mengoptimalkan pemanfaatan data analitik untuk memantau kepatuhan secara real‑time. Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang berfokus pada efisiensi, kemudahan, dan keadilan fiskal.
