Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid mengumumkan bahwa pihak Meta dan Google resmi dipanggil ke Kementerian Komunikasi dan Informatika karena diduga tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Ekosistem Digital (PP Tunas). Sementara itu, platform TikTok dan Roblox hanya diberikan peringatan tertulis untuk segera menyesuaikan operasionalnya.
PP Tunas menegaskan tiga pilar utama yang harus dipenuhi oleh semua penyedia layanan digital yang beroperasi di Indonesia:
- Verifikasi Identitas Pengguna: Setiap layanan harus memiliki mekanisme kuat untuk memastikan usia pengguna, terutama bagi konten yang bersifat sensitif atau berpotensi membahayakan anak.
- Penyaringan Konten Berbahaya: Platform wajib menerapkan teknologi AI dan moderasi manusia untuk mendeteksi, menandai, dan menghapus konten yang mengandung pornografi, kekerasan, atau propaganda negatif.
- Laporan dan Transparansi: Penyedia layanan harus secara berkala melaporkan data kepatuhan kepada Kementerian, termasuk statistik konten yang dihapus dan prosedur penanganan pengaduan.
Di sisi lain, TikTok dan Roblox, meskipun sudah melakukan beberapa perbaikan, masih dianggap belum memenuhi seluruh kriteria regulasi. Oleh karena itu, Kementerian mengeluarkan peringatan resmi yang berisi tenggat waktu 30 hari untuk menyelesaikan kekurangan, serta ancaman sanksi administratif jika tidak ada perbaikan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak. Menkomdigi menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam penerapan PP Tunas, baik untuk perusahaan domestik maupun multinasional.
Jika perusahaan tidak dapat menunjukkan kepatuhan dalam waktu yang ditetapkan, kemungkinan akan dikenakan denda administratif, pembatasan layanan, atau bahkan pencabutan izin operasional di wilayah Indonesia.
