Setapak Langkah – 04 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya peran Pemberi Kerja Migran Indonesia (PMI) dalam menjaga citra bangsa di mata dunia. Dalam acara yang diadakan pada Senin (3/4/2024), Menko Muhaimin menyampaikan bahwa profesionalisme PMI menjadi kunci utama agar pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, terjamin hak‑nya, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
- Standar operasional: PMI wajib memiliki lisensi resmi, menerapkan prosedur seleksi yang transparan, serta menyediakan pelatihan pra‑keberangkatan yang memadai.
- Pengawasan berkelanjutan: Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan kedutaan besar dan lembaga terkait untuk melakukan pemantauan rutin terhadap penyaluran tenaga kerja.
- Perlindungan hak pekerja: PMI harus menjamin kontrak kerja yang adil, asuransi kesehatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat.
Menko Muhaimin juga menyoroti kontribusi signifikan pekerja migran bagi devisa negara. Pada tahun 2023, remitansi yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia mencapai lebih dari US$ 30 miliar, menjadikannya sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga.
Untuk meningkatkan profesionalisme, pemerintah berencana mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan semua PMI terdaftar dalam sistem digital terintegrasi. Sistem ini akan mencakup data pelamar, riwayat penempatan, serta laporan kepatuhan yang dapat diakses oleh lembaga pengawas.
Dalam penutupnya, Menko Muhaimin mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk calon pekerja, keluarga, serta perusahaan penyalur, untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem migrasi yang aman dan terhormat. “Kita harus bersama‑sama menjaga nama baik Indonesia, karena setiap tenaga kerja adalah duta bangsa,” tegasnya.
