Setapak Langkah – 11 April 2026 | Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini menggelar sidang eksepsi terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan satelit dengan slot orbit 123 derajat bujur timur. Sidang tersebut menjadi ajang konfrontasi antara Oditur Militer dengan saksi utama, Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, mantan Kepala Kabaranahan Kementerian Pertahanan.
Leonardi secara tegas membantah semua tuduhan bahwa ia terlibat dalam praktik korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Menurut pernyataannya, sampai saat ini belum ada pembayaran apapun yang dilakukan dalam rangka proyek satelit tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan masih berada pada tahap perencanaan teknis dan administratif, serta belum memasuki fase penandatanganan kontrak atau pencairan dana.
Berikut adalah poin‑poin penting yang disampaikan oleh Leonardi dalam sidang:
- Proyek satelit orbit 123 masih berada pada fase konseptual dan belum ada keputusan final mengenai vendor.
- Seluruh anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut masih berada dalam rekening khusus yang belum dicairkan.
- Belum ada dokumen resmi yang menandakan adanya transfer dana ke pihak ketiga atau kontraktor.
- Leonardi menegaskan bahwa ia selalu mematuhi prosedur pengadaan yang berlaku dan tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, Oditur Militer mengutip sejumlah dokumen internal yang menurutnya menunjukkan adanya indikasi pembayaran atau komitmen finansial yang belum selesai. Namun, Leonardi menolak keabsahan dokumen tersebut dan meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas keuangan terkait.
Sidang eksepsi ini diperkirakan akan menjadi titik balik dalam proses penyelidikan. Jika tuduhan dapat dibuktikan, maka kasus ini berpotensi menambah beban korupsi pada sektor pertahanan yang sudah sensitif. Namun, bila pernyataan Leonardi terbukti kuat, maka proses hukum dapat berlanjut ke tahap pembuktian yang lebih mendalam.
Pengamat politik dan keamanan mencatat bahwa kasus ini mencerminkan dinamika pengawasan internal militer yang semakin ketat, terutama dalam proyek‑proyek strategis yang melibatkan teknologi tinggi. Mereka menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.
