Setapak Langkah – 10 April 2026 | Tim Analisis Usaha Dan Dokumen (TAUD) baru-baru ini menyerahkan laporan resmi kepada Bareskrim Polri terkait sebuah kasus penyiraman air keras yang menimbulkan kerusakan material dan menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan publik.
Laporan tersebut menuntut penerapan dua pasal utama dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pasal tentang percobaan pembunuhan dan pasal tentang tindak pidana terorisme. Penetapan kedua pasal ini didasarkan pada dugaan bahwa aksi penyiraman tidak hanya berniat merusak, tetapi juga memiliki motif mengintimidasi dan menimbulkan rasa takut di masyarakat.
Berikut rangkaian langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri sejak menerima laporan:
- Verifikasi identitas pelaku dan saksi melalui pemeriksaan forensik serta rekaman CCTV.
- Pembentukan tim penyidik khusus yang terdiri dari unit antiteror dan unit investigasi kriminal.
- Penyusunan barang bukti, termasuk sampel air keras, untuk analisis laboratorium.
- Penerapan pasal percobaan pembunuhan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) serta pasal terorisme (Undang‑Undang Nomor 15/2013 tentang Terorisme).
- Penetapan status tersangka dan penahanan sementara untuk mencegah potensi tindak lanjut.
Hasil awal penyidikan menunjukkan adanya motif politik yang kemungkinan menjadi latar belakang aksi, meski penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan bukti. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyiraman air keras termasuk dalam kategori tindakan yang dapat menimbulkan bahaya kematian, sehingga penggunaan pasal percobaan pembunuhan dianggap tepat.
Para ahli hukum menilai bahwa penggabungan dua pasal tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan terorisme. Mereka menambahkan bahwa penerapan pasal terorisme pada kasus semacam ini dapat menjadi preseden penting dalam memperluas cakupan penanggulangan ancaman non‑militer.
Kasus ini masih akan terus diproses hingga semua fakta terungkap secara lengkap, dan masyarakat diharapkan tetap waspada serta melaporkan setiap indikasi ancaman serupa kepada pihak berwenang.
