Setapak Langkah – 10 April 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menyoroti masalah pengawasan yang masih minim di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut laporan terbaru, jumlah inspeksi serta frekuensi pengawasan yang dilakukan masih jauh di bawah standar yang dibutuhkan.
Kawasan Morowali telah menjadi salah satu pusat produksi nikel terbesar di Indonesia, menarik investasi asing besar-besaran. Pertumbuhan industri ini sekaligus menimbulkan kekhawatiran terkait hak-hak pekerja, keselamatan kerja, serta dampak lingkungan.
Beberapa temuan utama Komnas HAM meliputi:
- Jumlah petugas pengawas yang tersedia sangat terbatas, biasanya hanya satu atau dua orang untuk memantau ratusan perusahaan.
- Frekuensi inspeksi yang tidak konsisten, seringkali hanya dilakukan sekali dalam tiga hingga enam bulan.
- Adanya indikasi pelanggaran hak pekerja, termasuk upah tidak layak, jam kerja berlebih, dan kurangnya fasilitas kesehatan.
- Risiko pencemaran air dan tanah akibat limbah tambang yang belum terkelola dengan baik.
Juru bicara Komnas HAM, Jumadi, menegaskan bahwa “tanpa pengawasan yang memadai, hak asasi manusia dan lingkungan di Morowali akan terus terancam”. Ia menambahkan bahwa Komnas HAM siap bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat mekanisme pengawasan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan menambah jumlah petugas serta meningkatkan frekuensi inspeksi. Namun, Komnas HAM menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan transparansi data dan pelibatan masyarakat lokal.
Ke depan, Komnas HAM mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Penambahan tenaga pengawas independen yang memiliki kompetensi khusus di bidang pertambangan.
- Penerapan sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik secara real‑time.
- Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas setempat.
- Audit independen tahunan terhadap standar keselamatan kerja dan pengelolaan limbah.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan industri nikel di Morowali dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
