Setapak Langkah – 03 April 2026 | Komisi III DPR mengangkat isu serius terkait proses rekrutmen taruna Polri (Akpol) yang diduga mengalami penyimpangan. Anggota komisi menyoroti dua bidang utama yang memicu kekhawatiran: prosedur kesehatan calon taruna dan mekanisme pembayaran biaya rekrutmen.
Dalam rapat khusus yang diadakan, komisi menanyakan transparansi proses seleksi dan menuntut klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Akpol. Beberapa poin utama yang diangkat meliputi:
- Pemeriksaan kesehatan calon taruna yang dianggap tidak konsisten, dengan laporan adanya calon yang lolos meski tidak memenuhi standar medis.
- Penggunaan dana rekrutmen yang belum terjelaskan sepenuhnya, termasuk potensi adanya pungutan tidak resmi kepada calon taruna.
- Kesejahteraan pengajar di akademi yang dilaporkan rendah, berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan dan pelatihan.
Komisi III menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, khususnya yang dialokasikan untuk pembinaan calon perwira polisi. Mereka menuntut audit independen serta peninjauan kembali kebijakan rekrutmen agar lebih transparan dan adil.
Jika terbukti ada penyimpangan, komisi siap mengajukan rekomendasi sanksi administratif maupun legislasi yang memperketat mekanisme seleksi dan pengelolaan dana. Langkah selanjutnya meliputi:
- Pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada pihak terkait.
- Pembentukan tim investigasi khusus yang melibatkan unsur BPK dan Ombudsman.
- Penyusunan laporan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen taruna Akpol diharapkan dapat memperbaiki standar kualitas, melindungi calon taruna dari potensi kecurangan, serta memastikan kesejahteraan pengajar yang lebih baik.
