Setapak Langkah – 03 April 2026 | Setelah hakim memutuskan pembebasan Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) melakukan evaluasi terhadap Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dalam jangka waktu satu bulan. Permintaan ini muncul sebagai respons atas keprihatinan DPR terhadap proses penanganan kasus yang dianggap belum optimal.
Komisi III, yang membidangi bidang hukum, keamanan, dan HAM, menilai bahwa Kejari Karo perlu mempercepat penyelidikan dan mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. Anggota komisi menekankan bahwa evaluasi harus mencakup aspek prosedural, sumber daya manusia, serta transparansi dalam pelaporan hasil penyelidikan.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Komisi III DPR:
- Penetapan batas waktu satu bulan bagi Kejagung untuk menyampaikan laporan evaluasi lengkap.
- Pengkajian kembali langkah-langkah investigasi yang telah diambil oleh Kejari Karo.
- Peningkatan mekanisme akuntabilitas dan pelaporan publik terkait progres kasus.
- Peninjauan kembali alokasi sumber daya, termasuk tenaga ahli dan perangkat investigatif.
Kasus Amsal Sitepu, yang melibatkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi, menjadi sorotan publik sejak awal penyelidikan. Meskipun keputusan pembebasan telah dikeluarkan, publik dan lembaga pengawas menilai bahwa proses hukum belum selesai, terutama terkait kemungkinan adanya bukti baru atau saksi yang belum terungkap.
Komisi III juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kejari Karo dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa semua aspek penyelidikan dijalankan secara menyeluruh. Anggota komisi menambahkan bahwa evaluasi ini harus menghasilkan rekomendasi konkrit yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Karo.
Jika dalam satu bulan Kejagung tidak dapat menyampaikan laporan yang memuaskan, Komisi III berjanji akan mengajukan pertanyaan lanjutan kepada pihak terkait serta mempertimbangkan langkah-langkah legislatif tambahan untuk memperkuat pengawasan atas penanganan kasus korupsi di tingkat daerah.
