Setapak Langkah – 06 April 2026 | Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa rancangan undang-undang yang baru saja disahkan oleh parlemen Israel (Knesset) memberikan dasar hukum bagi penerapan hukuman mati terhadap warga Palestina yang ditahan. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar kebijakan kriminal, melainkan menimbulkan risiko nyata terjadinya tindakan genosida.
Sukamta menambahkan bahwa keputusan Knesset ini bertentangan dengan norma internasional tentang hak asasi manusia, khususnya prinsip perlindungan terhadap hukuman mati yang hanya boleh diterapkan dalam kondisi yang sangat terbatas. Ia mengingatkan bahwa penerapan hukuman mati secara luas dapat memperparah ketegangan di wilayah konflik dan menghalangi upaya perdamaian.
- Undang‑Undang baru memberi otoritas kepada militer Israel untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa proses peradilan yang memadai.
- Penggunaan hukuman mati dapat meningkatkan angka korban sipil di antara warga Palestina.
- Pelanggaran ini dapat menimbulkan sanksi internasional terhadap Israel.
Komisi I DPR berencana mengajukan pertanyaan lisan kepada pemerintah Indonesia terkait posisi diplomatik negara dalam menanggapi kebijakan tersebut. Selanjutnya, DPR akan mengirimkan surat resmi kepada Kedutaan Besar Israel di Jakarta serta mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap hubungan bilateral.
Di samping itu, anggota komisi menyerukan perlunya penguatan dukungan internasional bagi hak‑hak Palestina serta penegakan prinsip non‑genosida dalam setiap perjanjian atau keputusan yang diambil oleh pemerintah asing. Mereka menekankan pentingnya dialog multilateral untuk mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.
