Setapak Langkah – 03 April 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menekankan pentingnya peninjauan rutin terhadap kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, WFH bukan sekadar opsi fleksibilitas, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Beberapa poin utama yang diusulkan antara lain:
- Penetapan indikator kinerja khusus untuk tugas yang dapat dilakukan secara remote.
- Pembentukan tim evaluasi yang independen untuk menilai efektivitas WFH secara periodik.
- Pengembangan sistem monitoring digital yang transparan.
- Pelatihan berkelanjutan bagi ASN agar tetap produktif dalam lingkungan kerja virtual.
Puan menambahkan bahwa evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi hambatan, mengoptimalkan proses, serta memastikan bahwa layanan publik tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya akuntabilitas dan integritas aparatur.
Jika kebijakan ini diterapkan dengan pengawasan yang tepat, diharapkan ASN dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab profesional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
