Setapak Langkah – 06 April 2026 | Kajari Karo (Kejaksaan Agung Regional I) dikenakan sanksi etik setelah muncul tuduhan bahwa ia melakukan propaganda terkait penanganan kasus mantan Gubernur Sumatera Utara, Amsal Sitepu. Tuduhan ini memicu sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas aparat penegak hukum.
Kasus Amsal Sitepu bermula pada akhir 2023 ketika mantan gubernur tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana proyek infrastruktur. Sejak saat itu, proses penyidikan menjadi sorotan media dan masyarakat. Pada pertengahan Januari 2024, sejumlah pejabat di Kajari Karo dikabarkan menyebarkan narasi yang menegaskan bahwa proses penanganan kasus sudah bersih dari intervensi politik, meski belum ada klarifikasi resmi dari Kejaksaan Agung.
Kejagung kemudian melakukan evaluasi internal. Hasilnya, pejabat yang terlibat dinyatakan melanggar kode etik jabatan karena menyebarkan informasi yang belum terverifikasi secara resmi. Sanksi etik yang dijatuhkan berupa peringatan tertulis dan pembatasan tugas administratif selama tiga bulan.
Parlemen juga merespon dengan meminta penjelasan detail. Pada Rapat Komisi I DPR, anggota komisi menuntut agar Kejaksaan Agung menyampaikan laporan lengkap mengenai dugaan propaganda tersebut dalam waktu satu bulan. Permintaan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.
Berikut adalah langkah‑langkah evaluasi yang diambil oleh Kejagung:
- Pengumpulan bukti berupa rekaman pernyataan pejabat Kajari Karo.
- Wawancara dengan saksi internal dan eksternal.
- Penelaahan dokumen resmi terkait status kasus Amsal Sitepu.
- Penyusunan rekomendasi sanksi etik berdasarkan pedoman internal.
Implikasi sanksi ini cukup signifikan. Pertama, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik bagi aparat penegak hukum. Kedua, memberi sinyal kepada publik bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat dikenai tindakan disiplin. Ketiga, menambah tekanan pada institusi untuk menjaga independensi proses hukum, terutama pada kasus‑kasus yang melibatkan tokoh politik tinggi.
Ke depan, pengawasan terhadap penyampaian informasi resmi oleh aparat hukum diperkirakan akan diperketat. DPR dan lembaga pengawas lainnya akan terus memantau pelaksanaan sanksi serta memastikan tidak terjadi pelanggaran etika serupa.
