Jadi Korban Pemerasan Pegawai KPK Gadungan, Sahroni Ungkap Kronologi hingga Pemberian Uang Rp 300 Juta

Setapak Langkah – 10 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni mengungkap kronologi lengkap kasus pemerasan yang melibatkan seseorang yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut keterangan Sahroni, peristiwa dimulai ketika ia menerima kunjungan tak terduga di kantornya.

Berikut rangkaian peristiwa yang diuraikan oleh Sahroni:

1. Pelaku mendatangi kantor DPR Sahroni dengan membawa kartu identitas palsu yang menyatakan dirinya sebagai staf KPK.
2. Dalam pertemuan, pelaku menuduh Sahroni terlibat dalam praktik korupsi dan mengancam akan melaporkan nama beliau ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Sebagai “upaya penyelesaian”, pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp 300 juta dan menjanjikan agar laporan tersebut tidak akan diproses.
4. Sahroni menolak permintaan tersebut, namun pelaku menegaskan bahwa jika uang tidak dibayarkan, nama Sahroni akan tercoreng publik dan dapat berujung pada penyelidikan resmi.
5. Setelah berulang kali ditekan, Sahroni memutuskan untuk menyerahkan uang tersebut melalui perantara yang tidak diketahui, dengan harapan dapat menghentikan ancaman yang terus berlanjut.
6. Pada akhirnya, Sahroni melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan pihak berwenang, sekaligus mengungkap identitas pelaku sebagai “pegawai KPK gadungan”.

Sahroni menegaskan bahwa uang yang diserahkan bukanlah hasil korupsi, melainkan dana pribadi yang ia alokasikan untuk menghentikan aksi pemerasan. Ia menolak tudingan bahwa ia bersedia membayar demi menghindari investigasi.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan parlemen dan lembaga anti‑korupsi. Beberapa rekan DPR menyatakan keprihatinan mereka terhadap taktik intimidasi yang dapat mengancam integritas anggota legislatif. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa tidak ada staf resmi yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan akan membantu proses penyelidikan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya verifikasi identitas dalam interaksi antar lembaga dan potensi risiko penipuan yang memanfaatkan nama institusi anti‑korupsi untuk memperoleh dana secara tidak sah.