Setapak Langkah – 05 April 2026 | Jakarta – Pemerintah Indonesia menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas protokol keamanan pasukan perdamaian setelah tiga prajurit TNI gugur dalam operasi UNIFIL di Lebanon. Kejadian tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan pejabat dan publik Indonesia, mengingat peran penting Indonesia dalam misi perdamaian dunia.
Ketiga anggota Pasukan Garuda, yaitu Sersan Kusnadi, Sersan Rizal, dan Sersan Fajar, tewas dalam sebuah serangan yang menargetkan pos keamanan PBB di wilayah perbatasan selatan Lebanon pada akhir pekan lalu. Insiden ini menyoroti risiko tinggi yang dihadapi personel penjaga perdamaian di zona konflik yang masih rawan.
Menanggapi tragedi tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan bahwa Indonesia akan mengajukan rekomendasi formal kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap prosedur keselamatan, termasuk penilaian ancaman, peralatan perlindungan, serta koordinasi intelijen antara misi PBB dan pasukan kontribusi.
Berikut beberapa poin utama yang diharapkan menjadi fokus evaluasi:
- Peninjauan ulang zona operasi yang paling berisiko dan penempatan ulang unit untuk meminimalkan eksposur.
- Peningkatan standar peralatan pribadi, termasuk perlindungan balistik dan sistem komunikasi darurat.
- Penguatan mekanisme pertukaran informasi intelijen antara PBB dan negara kontributor.
- Pengembangan prosedur evakuasi cepat bagi personel yang berada di area rawan.
Selain itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan insiden dan penyediaan dukungan medis serta psikologis bagi keluarga korban. Pemerintah juga menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berpartisipasi dalam operasi perdamaian internasional, namun dengan harapan bahwa keselamatan pasukan menjadi prioritas utama.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan pada prinsip damai, keadilan, dan perlindungan terhadap personel militer yang berbakti di luar negeri. Pemerintah berharap bahwa evaluasi ini tidak hanya meningkatkan keamanan bagi pasukan Indonesia, tetapi juga bagi semua kontributor pasukan perdamaian PBB.
