Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa pemilik sertifikat Pramuka Garuda tetap wajib mengikuti serangkaian tes seleksi ketika mendaftar menjadi anggota kepolisian. Keputusan ini dikeluarkan setelah adanya kebingungan di kalangan calon anggota yang mengira sertifikat Pramuka dapat menjadi jalur bypass dalam proses rekrutmen. Polri menegaskan bahwa semua pelamar, tanpa terkecuali, harus melewati tes psikologi, kebugaran, serta tes kompetensi sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Anggota Kepolisian.
Penegasan ini didukung oleh regulasi yang menyatakan bahwa sertifikat Pramuka hanya menjadi nilai tambah dalam penilaian, bukan pengganti tes resmi. Dengan demikian, proses seleksi tetap mengutamakan objektivitas dan integritas, memastikan bahwa calon anggota memiliki kemampuan fisik, mental, dan moral yang sesuai dengan tuntutan tugas kepolisian.
Kasus Penyelundupan Ketamin 1,3 Ton
Di sisi lain, aparat penegak hukum berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika kelas berat yang melibatkan lebih dari satu ton tiga ratus kilogram ketamin. Barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kapal kargo yang berlayar di perairan internasional sebelum masuk wilayah Indonesia.
Berikut rangkaian tindakan hukum yang diambil:
- Penangkapan terhadap 12 tersangka yang terlibat dalam operasi penyelundupan.
- Pemeriksaan barang bukti yang mengkonfirmasi bahwa narkotika tersebut merupakan ketamin murni dengan kadar tinggi.
- Penyusunan dakwaan dengan tuduhan perdagangan narkotika internasional sesuai Undang-Undang Narkotika.
- Pengajuan permohonan penahanan dan penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan narkotika.
- Penetapan sanksi pidana penjara hingga 20 tahun bagi para pelaku yang dinyatakan bersalah.
Kasus ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, terutama jenis yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi seperti ketamin. Selain itu, penegakan hukum yang tegas diharapkan menjadi efek jera bagi jaringan kriminal serupa.
Kedua peristiwa ini mencerminkan upaya berkelanjutan aparat hukum Indonesia dalam menegakkan standar integritas, baik dalam proses rekrutmen kepolisian maupun dalam memerangi kejahatan narkotika lintas negara.
