Setapak Langkah – 12 April 2026 | Gedung utama DPRD Sulawesi Selatan dinyatakan tidak layak pakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dijadwalkan untuk dirobohkan serta dibangun kembali. Keputusan ini diambil setelah gedung tersebut mengalami kebakaran pada Agustus 2025 yang menimbulkan kerusakan signifikan.
Setelah insiden kebakaran, tim inspeksi Kementerian PU melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi struktural, kelistrikan, dan sistem keselamatan gedung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kerusakan melampaui batas perbaikan ekonomis, sehingga rekomendasi utama adalah melakukan pembongkaran total dan pembangunan ulang dengan standar keamanan yang lebih tinggi.
Berikut rangkaian langkah yang direncanakan oleh pemerintah provinsi:
- Penetapan jadwal pembongkaran: Proses demolisi akan dimulai pada kuartal pertama 2026 dan diperkirakan memakan waktu tiga bulan.
- Perencanaan desain baru: Tim arsitek dan insinyur akan menyusun desain gedung baru yang memenuhi standar SNI untuk bangunan publik, termasuk sistem pemadam kebakaran otomatis.
- Penyusunan anggaran: Pemerintah daerah mengalokasikan Rp150 miliar untuk proyek ini, dengan sebagian dana berasal dari APBN dan sisanya dari APBD.
- Pelaksanaan konstruksi: Pekerjaan pembangunan dijadwalkan selesai pada akhir 2027, dengan target operasional penuh pada awal 2028.
Keputusan ini mendapat sambutan positif dari anggota DPRD dan masyarakat, yang menilai bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan kerja para wakil rakyat serta publik yang berkunjung.
Selain aspek keamanan, pembangunan ulang juga dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan fungsi gedung, menambah ruang rapat, serta mengintegrasikan teknologi informasi guna mempercepat proses legislasi.
Dengan dukungan penuh dari Kementerian PU dan komitmen pemerintah provinsi, diharapkan gedung baru akan menjadi simbol transparansi dan modernitas dalam tata kelola pemerintahan daerah Sulawesi Selatan.
