Setapak Langkah – 03 April 2026 | Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menantikan laporan lengkap dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) terkait dampak gempa bumi yang baru-baru ini melanda Maluku Utara. Gempa tersebut, yang tercatat memiliki magnitudo …, menimbulkan kerusakan pada infrastruktur umum sekaligus mengancam sejumlah situs warisan budaya yang tersebar di provinsi tersebut.
Fadli menekankan pentingnya data yang akurat untuk menentukan langkah selanjutnya dalam upaya pemulihan dan pelestarian. “Kami membutuhkan hasil survei lapangan yang detail, termasuk inventarisasi kerusakan pada bangunan bersejarah, artefak, serta nilai budaya yang terkait,” ujarnya dalam konferensi pers.
Berikut ini beberapa jenis warisan budaya yang menjadi fokus utama BPK dalam penilaian:
- Masjid bersejarah dengan arsitektur tradisional.
- Rumah adat Ternate dan Tidore yang memiliki nilai arkeologis.
- Monumen peringatan masa kolonial Belanda.
- Artefak museum lokal, termasuk naskah kuno dan peralatan upacara.
- Situs arkeologi pra‑sejarah yang terletak di daerah pesisir.
Untuk memastikan penanganan yang terkoordinasi, Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan rangkaian langkah sebagai berikut:
| Langkah | Deskripsi |
|---|---|
| 1. Pengiriman tim survei cepat | Tim ahli BPK bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan inspeksi awal dalam 48 jam. |
| 2. Inventarisasi kerusakan | Dokumentasi detail setiap situs yang terdampak, termasuk foto, peta, dan nilai historis. |
| 3. Penyusunan laporan rekomendasi | Laporan akhir akan memuat prioritas perbaikan, estimasi biaya, dan rencana pemulihan jangka panjang. |
| 4. Koordinasi dengan pemerintah daerah | Kerjasama dengan Gubernur Maluku Utara dan dinas terkait untuk alokasi sumber daya. |
| 5. Pendanaan dan bantuan internasional | Penjajakan sumber dana tambahan melalui lembaga donor dan program UNESCO. |
Fadli Zon menegaskan bahwa perlindungan terhadap warisan budaya tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga simbolik bagi identitas masyarakat setempat. “Kehilangan situs bersejarah berarti kehilangan bagian dari jati diri bangsa,” tegasnya. Ia berharap laporan BPK dapat segera selesai sehingga pemerintah dapat mengimplementasikan langkah pemulihan secara efektif.
Selain menunggu hasil survei, Kementerian Kebudayaan juga membuka jalur komunikasi bagi masyarakat yang mengetahui kerusakan pada situs budaya untuk melaporkannya secara langsung melalui hotline resmi.
