Setapak Langkah – 07 April 2026 | Seorang mantan direktur Pertamina menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam proses pengadaan liquefied natural gas (LNG) yang belakangan menjadi sorotan publik karena dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,77 triliun. Ia menyoroti tahapan kontrak, mekanisme negosiasi, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi nilai transaksi.
Latarnya Pengadaan LNG
Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak pembelian LNG dengan sejumlah perusahaan asing untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Nilai total kontrak diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan jangka waktu beberapa dekade. Dalam proses tersebut, Pertamina berperan sebagai perantara utama dalam negosiasi harga, volume, serta ketentuan pengiriman.
Penjelasan Mantan Direktur
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada unsur korupsi atau kepentingan pribadi yang memengaruhi proses. Seluruh prosedur telah melalui tahapan evaluasi internal, persetujuan dewan, serta audit eksternal sebelum finalisasi.
Estimasi Kerugian dan Kontroversi
Beberapa pihak mengklaim bahwa perbedaan antara harga kontrak dan harga pasar saat ini menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,77 triliun bagi negara. Namun, mantan direktur mengingatkan bahwa perhitungan kerugian harus memperhitungkan faktor-faktor seperti kurs valuta asing, biaya logistik, dan klausul penyesuaian harga yang tercantum dalam kontrak.
Ia mengajak publik dan lembaga pengawas untuk melihat seluruh dokumen secara menyeluruh, bukan hanya angka akhir yang tertera.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Isu ini memicu perdebatan di kalangan politisi, aktivis, dan masyarakat umum. Beberapa anggota DPR menuntut pembentukan tim investigasi khusus, sementara pihak lain menilai bahwa fokus utama harus pada transparansi dan perbaikan mekanisme pengadaan di masa depan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meninjau kembali kebijakan pengadaan energi, termasuk peningkatan pengawasan terhadap kontrak jangka panjang dan penyempurnaan regulasi harga.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan akuntabilitas fiskal, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur strategis yang melibatkan nilai investasi tinggi.
