Ekonom Ungkap Dampak Relaksasi Cukai Rokok, Berpotensi Tekan Penerimaan Negara

Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana pelonggaran cukai rokok sebagai upaya menurunkan beban harga bagi konsumen. Kebijakan ini menuai sorotan dari kalangan ekonomi, yang memperingatkan potensi penurunan signifikan pada penerimaan negara serta implikasi bagi program pengendalian tembakau.

Selain dampak fiskal, para ekonom menekankan bahwa relaksasi cukai dapat melemahkan upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi merokok. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kenaikan konsumsi rokok berpotensi meningkatkan beban biaya kesehatan jangka panjang, termasuk peningkatan kasus penyakit kardiovaskular, kanker, dan gangguan pernapasan.

Beberapa poin utama yang diangkat dalam diskusi antara lain:

• Penurunan cukai dapat menurunkan harga eceran, memicu kenaikan permintaan terutama di kalangan konsumen berpendapatan menengah ke bawah.
• Penurunan pendapatan negara dapat mempengaruhi pembiayaan program kesehatan, infrastruktur, dan subsidi sosial.
• Strategi pengendalian tembakau yang mengandalkan pajak sebagai alat utama akan kehilangan efektivitasnya.
• Alternatif kebijakan seperti peningkatan program edukasi antirokok dan regulasi iklan dapat menjadi pelengkap, namun tidak sekuat kebijakan fiskal.

Ekonom menekankan pentingnya melakukan analisis cost‑benefit yang komprehensif sebelum mengimplementasikan kebijakan pelonggaran cukai. Mereka menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema cukai progresif, dimana produk premium dikenai tarif lebih tinggi dibandingkan produk murah, untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan upaya pengendalian konsumsi.

Dengan tekanan fiskal yang meningkat dan kebutuhan mendesak untuk menurunkan angka merokok, kebijakan relaksasi cukai rokok masih menjadi topik perdebatan yang hangat di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi kesehatan masyarakat.