Setapak Langkah – 11 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial dan permainan daring bagi anak-anak. Menurut mereka, langkah ini penting untuk mengatasi dampak negatif yang semakin mengkhawatirkan terhadap kesehatan mental generasi muda di era digital.
Rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin, 8 April 2026, di kantor DPRD Lampung menampilkan sejumlah usulan konkret, antara lain pembatasan waktu akses media sosial tidak lebih dari dua jam per hari untuk anak di bawah 18 tahun, serta larangan akses game daring dengan konten kekerasan pada jam belajar.
Alasan Dukungan DPRD
- Melindungi psikologi anak: Penelitian menunjukkan peningkatan kasus kecemasan, depresi, dan gangguan tidur pada remaja yang menghabiskan banyak waktu di platform digital.
- Mencegah kecanduan game: Game daring yang bersifat kompetitif dapat memicu perilaku adiktif, mengganggu konsentrasi belajar.
- Mendorong kontrol orang tua: Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar bagi orang tua dalam mengatur pola penggunaan gadget di rumah.
Anggota DPRD yang memimpin rapat, H. Ahmad Riza, menegaskan, ‘Kita harus menyeimbangkan manfaat teknologi dengan tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anak kita. Pembatasan ini bukan larangan total, melainkan upaya edukatif.’
Selain itu, DPRD Lampung juga berencana mengusulkan peraturan daerah yang mensyaratkan penyedia layanan digital untuk menyediakan fitur kontrol parental yang lebih kuat, serta memperketat sanksi bagi penyedia platform yang tidak mematuhi standar perlindungan anak.
Tanggapan Masyarakat dan Pakar
Kelompok orang tua di Lampung secara umum menyambut baik inisiatif ini, meskipun mengakui tantangan dalam implementasinya. Sementara itu, pakar psikologi anak, Dr. Siti Nurhaliza, menambahkan, ‘Pembatasan waktu layar yang terukur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas interaksi sosial offline pada anak.’
Namun, beberapa pengamat teknologi mengingatkan bahwa regulasi harus diimbangi dengan edukasi literasi digital agar anak tidak hanya terbatasi, tetapi juga mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Dengan dukungan kuat dari legislatif daerah, diharapkan kebijakan pembatasan media sosial ini dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh, memberikan ruang bagi generasi muda Lampung untuk tumbuh dengan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata.
