Setapak Langkah – 09 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur kembali menekan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyusun langkah-langkah jangka panjang dalam mengatasi krisis kekeringan yang kerap melanda wilayah ini setiap tahun. Dalam rapat pleno yang digelar pada awal minggu ini, anggota DPRD menegaskan bahwa kekeringan tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, namun juga mengganggu ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi masyarakat.
- Permintaan DPRD: Penyusunan kebijakan terpadu yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Prioritas solusi: Revitalisasi waduk dan embung, pengembangan sistem penampungan air hujan, serta promosi pertanian tahan kering (dryland farming).
- Target jangka waktu: Rencana aksi harus selesai dalam dua tahun ke depan, dengan evaluasi tahunan.
Anggota DPRD menambahkan bahwa upaya jangka pendek seperti bantuan air bersih dan distribusi pompa sumur bor memang penting, namun tidak cukup untuk mengatasi permasalahan struktural. Oleh karena itu, mereka menuntut Pemprov untuk mengalokasikan anggaran khusus pada infrastruktur air, serta memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Pemprov Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah menyatakan akan menyiapkan dokumen kebijakan yang mencakup rencana pembangunan infrastruktur air, termasuk proyek rehabilitasi Waduk Gajahmungkur dan program penanaman pohon penahan aliran air di daerah rawan. Namun, DPRD mengingatkan perlunya transparansi dalam penggunaan dana dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan.
Jika tidak ditangani secara permanen, dampak kekeringan diproyeksikan dapat meningkatkan angka kemiskinan, menurunkan produktivitas pertanian, dan memicu migrasi penduduk ke kota besar. Oleh karena itu, komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan stakeholder terkait menjadi kunci utama untuk menciptakan ketahanan air yang berkelanjutan di Jawa Timur.
