Setapak Langkah – 04 April 2026 | Majelis Permusyawaratan Daerah (DPRD) Jawa Barat mengeluarkan pernyataan kritis terhadap Laporan Kinerja Penyediaan Jasa (LKPJ) Gubernur 2025. Anggota DPRD menyoroti dua isu utama, yakni tunda bayar pada proyek-proyek pembangunan dan penumpukan anggaran yang dianggap mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Masalah tunda bayar
Penumpukan anggaran
Anggaran yang belum terpakai pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun pada akhir 2025. Penumpukan dana ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi sumber daya dan potensi pemborosan.
Dampak terhadap stabilitas fiskal
Anggota DPRD menilai bahwa tunda bayar dan penumpukan anggaran dapat menurunkan kepercayaan investor serta menambah beban hutang daerah. Mereka menuntut adanya mekanisme monitoring yang lebih ketat dan penyesuaian kebijakan keuangan.
Tanggapan pemerintah provinsi
Pihak gubernur menyatakan bahwa kendala pembayaran disebabkan oleh prosedur administrasi yang kompleks dan berjanji akan menyederhanakan proses verifikasi. Selain itu, kantor gubernur berkomitmen meninjau kembali prioritas penggunaan anggaran untuk mengurangi akumulasi dana yang tidak terpakai.
Langkah selanjutnya
- Pembentukan tim khusus untuk memantau realisasi pembayaran proyek.
- Revisi mekanisme pencairan anggaran agar lebih responsif.
- Pelaporan berkala kepada DPRD tentang status tunda bayar dan penggunaan anggaran.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan DPRD Jabar dan pemerintah provinsi dapat bersama-sama meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran demi kemajuan pembangunan jangka panjang.
