Setapak Langkah – 11 April 2026 | Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program digitalisasi layanan parkir dengan tujuan meningkatkan transparansi, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi praktik korupsi. Sistem baru menggantikan karcis kertas tradisional dengan kode QR yang dapat dipindai melalui aplikasi ponsel atau perangkat khusus di gerbang masuk‑keluar.
Berikut adalah perbandingan singkat antara sistem konvensional dan sistem berbasis QR:
| Aspek | Karcis Kertas | Kode QR |
|---|---|---|
| Pengeluaran | Manual, memerlukan pencetakan | Digital, otomatis |
| Keamanan | Rentan pemalsuan | Enkripsi unik per transaksi |
| Waktu Transaksi | Beberapa menit | Hitungan detik |
Saat peluncuran, pemerintah mengumumkan beberapa manfaat utama:
- Peningkatan akurasi data kendaraan yang masuk dan keluar.
- Pengurangan biaya operasional terkait pencetakan dan distribusi karcis.
- Pengawasan real‑time yang memungkinkan penegakan hukum lebih efektif.
Namun, transisi ini tidak berjalan mulus. Sebanyak 600 juru parkir yang sebelumnya mengelola karcis menolak perubahan dan permohonan mereka untuk tetap mengeluarkan karcis secara manual ditolak. Pemerintah kemudian membekukan izin kerja mereka sebagai upaya menegakkan kebijakan baru.
Berikut tantangan utama yang muncul:
- Penolakan tenaga kerja: Kekhawatiran akan kehilangan pendapatan dan ketidakpastian jabatan memicu aksi protes.
- Kesiapan teknologi: Beberapa area masih mengalami gangguan jaringan, sehingga pemindaian QR tidak selalu dapat dilakukan.
- Keterbatasan akses publik: Warga yang tidak memiliki smartphone atau aplikasi terkait kesulitan membayar parkir.
- Pengawasan dan penegakan: Penertiban terhadap juru parkir yang melanggar kebijakan menimbulkan perdebatan mengenai hak pekerja.
Pemerintah Kota Surabaya menanggapi dengan menawarkan pelatihan digital bagi juru parkir yang bersedia beralih ke peran pengelola sistem QR, serta menyiapkan titik layanan bantuan di lokasi strategis. Selain itu, ada rencana pengujian pilot di beberapa kawasan sebelum penerapan penuh.
Ke depan, keberhasilan digitalisasi parkir Surabaya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kepentingan sosial, khususnya perlindungan tenaga kerja dan inklusivitas akses bagi seluruh masyarakat.
