Setapak Langkah – 10 April 2026 | Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Stefanus B.A.N. Liow, menyoroti adanya ketidaksesuaian regulasi koperasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rapat koordinasi yang diadakan pada minggu lalu, Liow menegaskan bahwa perbedaan kebijakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan sektor koperasi yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Berikut beberapa isu utama yang diidentifikasi oleh BULD:
- Perbedaan standar akuntansi dan pelaporan keuangan antara peraturan pusat dan daerah.
- Variasi persyaratan perizinan usaha koperasi yang dapat menambah beban administratif.
- Kebijakan subsidi dan bantuan teknis yang tidak konsisten, sehingga mengurangi efektivitas program pendukung koperasi.
Liow mengusulkan beberapa langkah untuk menyelaraskan regulasi, antara lain:
- Penetapan kerangka regulasi nasional yang menjadi acuan utama bagi semua pemerintah daerah.
- Pembentukan forum koordinasi rutin antara kementerian terkait dan pemerintah provinsi untuk membahas isu-isu teknis.
- Pengembangan panduan operasional standar yang dapat diakses secara daring oleh seluruh koperasi.
Dia juga menekankan pentingnya peran BULD sebagai fasilitator dialog antara legislatif pusat dan daerah. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan tumpang tindih, melainkan memperkuat sinergi antar wilayah,” ujar Liow dalam sambutannya.
Pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali peraturan yang ada dan berkoordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah provinsi diimbau untuk menyesuaikan peraturan daerahnya dengan standar nasional demi menciptakan iklim usaha koperasi yang lebih kondusif.
Jika sinkronisasi regulasi dapat tercapai, diharapkan koperasi di seluruh Indonesia dapat meningkatkan daya saing, memperluas akses pembiayaan, serta berperan lebih signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
