Setapak Langkah – 10 April 2026 | Bad an Gizi Nasional (BGN) telah mengambil keputusan untuk menunda operasional sebanyak 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Keputusan ini dikeluarkan setelah serangkaian evaluasi internal menunjukkan adanya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program secara optimal.
Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan BGN antara lain:
- Kualitas layanan: Beberapa SPPG dilaporkan tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan peralatan yang memadai.
- Pengelolaan data: Terdapat ketidaksesuaian data penerima manfaat yang berpotensi mengurangi efektivitas penyaluran bantuan gizi.
- Pendanaan: Anggaran yang dialokasikan untuk beberapa SPPG belum tercair secara penuh, sehingga mengganggu kelancaran program.
Penangguhan ini bersifat sementara dan diharapkan dapat memberikan waktu bagi BGN untuk melakukan perbaikan struktural serta meningkatkan kapasitas SPPG yang terdampak. Selama masa penangguhan, BGN berkomitmen untuk tetap memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat tidak terabaikan melalui mekanisme alternatif, seperti distribusi langsung melalui posyandu dan kerjasama dengan dinas kesehatan daerah.
Dampak langsung dari keputusan ini dirasakan oleh warga yang sebelumnya bergantung pada layanan SPPG untuk pemenuhan gizi, terutama anak balita, ibu hamil, dan lansia. Pemerintah daerah Sulawesi Tengah telah menyatakan akan berkoordinasi dengan BGN untuk mempercepat proses revisi dan reaktivasi layanan secepatnya.
Langkah selanjutnya meliputi audit menyeluruh terhadap semua SPPG di provinsi, penyesuaian prosedur operasional standar, serta pelatihan ulang bagi petugas lapangan. Diharapkan, setelah perbaikan selesai, layanan SPPG dapat kembali beroperasi dengan kualitas yang lebih baik dan mencapai target pencapaian gizi nasional.
