Setapak Langkah – 25 Agustus 2026 | Kelompok advokasi ASPIRASI mengeluarkan pernyataan tegas pada 26 Agustus 2024, menyerukan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Desil Kesejahteraan (SDK). Keluhan utama mereka adalah adanya “exclusion error” yang mengakibatkan sebagian warga yang seharusnya masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin justru terlewatkan dalam pencatatan resmi.
Latar Belakang Sistem Desil Kesejahteraan
SDK merupakan kerangka yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengklasifikasikan penduduk Indonesia ke dalam sepuluh desil berdasarkan indikator ekonomi, seperti pendapatan, konsumsi, dan akses layanan dasar. Data ini menjadi dasar penetapan kebijakan fiskal, alokasi anggaran, serta program bantuan sosial.
Masalah yang Diangkat
- Exclusion error: Analisis ASPIRASI menunjukkan bahwa sejumlah keluarga yang berada di ambang kemiskinan tidak terdaftar dalam desil yang tepat, sehingga tidak menerima bantuan yang seharusnya.
- Kurangnya transparansi data: Data ekonomi yang dipublikasikan dianggap tidak dapat diverifikasi secara publik, menimbulkan keraguan tentang akurasi perhitungan desil.
- Ketidaksesuaian metodologi: Metode perhitungan yang berubah-ubah tiap tahun menyulitkan pemantauan tren kesejahteraan secara konsisten.
Tuntutan ASPIRASI
- Melakukan audit independen terhadap seluruh tahapan pengumpulan dan pengolahan data SDK.
- Mengimplementasikan standar transparansi yang memungkinkan akses publik ke dataset mentah serta metodologi lengkap.
- Menetapkan mekanisme koreksi cepat bagi rumah tangga yang teridentifikasi mengalami exclusion error.
- Meninjau kembali indikator yang digunakan agar lebih mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Jika tuntutan ASPIRASI dipenuhi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keakuratan penetapan target bantuan sosial, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi statistik. Sebaliknya, kegagalan mengatasi masalah ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan efektivitas program kesejahteraan nasional.
